Soal & Kunci PAS OTK Kepegawaian Kelas 12 Semester 1 2021
Soal & Kunci PAS OTK Kepegawaian Kelas 12 Semester 1 2021
Unduh Soal & Kunci Penilaian Akhir Semester OTK Kepegawaian Kelas 12 SMK Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022 - Melalui kegiatan penilaian akhir semester guru dapat mengevaluasi peserta didik untuk mengetahui kempetensi pengetahuan yang dimilikinya setelah selesai mempelajari beberapa kompetensi dasar selama satu semester.
Untuk membantu adik-adik kelas XII SMK dalam mempersiapkan diri menghadapi PAS, Bank Soal menyediakan Soal & Jawaban PAS OTK Kepegawaian Kelas XII SMK Semester Gasal Tahun 2021/2022.
Download Soal PAS OTK Kepegawaian Kelas 12 Semester 1
1. Cermin dari sikap taat terhadap peraturan dan norma-norma yang berlaku disebut ...
A. Rajin
B. Tanggung jawab
C. Wibawa
D. Etika
E. Disiplin
2. Peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman disiplin PNS adalah �
A. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983
B. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979
C. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999
D. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010
E. Undang-Undang No. 30 Tahun 1980
3. Berikut ini yang bukan merupakan hukuman bagi pelanggaran disiplin berat PNS, ...
A. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun
B. Pembebasan dari jabatan
C. Penurunan gaji berkala selama tiga tahun
D. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
E. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
4. Pihak yang membentuk tim pemeriksa pelanggaran disiplin PNS adalah �
A. Bupati
B. Pejabat Pembina Kepegawaian
C. Wali kota
D. Gubernur
E. BKD
5. Sikap disiplin yang benar dari seorang PNS ketika ada pihak lain yang ingin memberikan suatu barang atau uang untuk memuluskan proyeknya adalah ...
A. Menerima dengan diam-diam
B. Menolak dengan tegas dan secara baik-baik
C. Menolak karena dilakukan di depan pimpinan
D. Menerima karena tidak ada orang lain
E. Menolak karena jumlah uang yang diberikan kurang banyak
6. Berikut yang bukan manfaat disiplin pegawai bagi pegawai adalah ...
A. Menambah semangat kerja
B. Suasana kerja yang kondusif
C. Menambah produktivitas kerja
D. Suasana kerja yang menyenangkan
E. Menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan
7. Kebiasaan- kebiasaan yang tidak mendukung tegaknya disiplin pegawai adalah ...
A. Mengucapkan salam
B. Membandingkan hasil kerja
C. Berjabat tangan apabila bertemu
D. Izin jika meninggalkan tempat kerja
E. Saling menghargai sesama rekan kerja
8. Pemberhentian PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai PNS adalah ...
A. pemberhentian sementara
B. pemberhentian tidak dengan hormat
C. pemberhentian dengan hormat
D. pensiun dini
E. pemberhentian karena sebab lain
9. Berikut yang bukan termasuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah�
A. Pemberhentian dengan hormat
B. Permintaan sendiri
C. Pemberhentian langsung
D. Pemberhentian sementara
E. Pensiun
10. Dasar rekomendasi dari pemberhentian PNS karena alasan tidak cakap rohani dan jasmani adalah �
A. Dokter
B. Tim penguji kesehatan
C. Tim penguji BKD
D. Tim penguji pegawai
E. Gubernur
11. Masa kerja minimal bagi PNS untuk mendapatkan hak pensiun normal adalah �tahun.
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15
E. 20
12. Ketentuan umum Batas Usia Pensiun (BUP) menurut PP No. 32 Tahun 1979 adalah �tahun.
A. 60
B. 65
C. 62
D. 58
E. 56
13. Salah satu hal yang dapat menghilangkan hak pensiun pegawai negeri sipil adalah�..
A. Memiliki masa kerja minimal 10 tahun
B. Hilang setelah 12 bulan diketemukan dalam keadaan cacat
C. PNS telah memasuki umur 56 tahun
D. Diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya
E. Memiliki jabatan dan pangkat pns paling rendah
14. Berikut yang tidak berhak atas uang pensiun adalah ...
A. Pensiun janda/duda
B. Pensiun anak
C. Pensiun atas permintaan sendiri
D. Pemberhentian karena melanggar sumpah/janji pegawai
E. Orang tua dari peerta yang meninggal dunia
15. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. Pengertian tersebut terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor �
A. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990
B. Surat Edaran No 8
C. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1945
D. Peraturan pemerintah P No. 30 Tahun 1983
E. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
16. Pada peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS terdapat pasal 10 merupakan syarat alternative. Di bawah ini yang termasuk syarat alternative PNS akan beristri lebih dari seorang adalah �
A. Istri dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
B. Ada persetujuan tertulis dari istri
C. Istri dapat melahirkan keturunan
D. Ada jaminan tertulis dari PNS
E. Istri mendapatkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan
17. Setiap atasan yang menerima izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara �
A. Tidak tertulis
B. Secara lisan
C. Tertulis kepada pejabat
D. Berdasarkan keputusan
E. Ketentuan
18. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUD terdapat Pasal 20 ayat 1 merupakan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumannnya yaitu meliputi ...
A. Tempat kediaman perceraian
B. Tempat kediaman tergugat
C. Tempat kediaman pengadilan
D. Tempat kediaman bersama
E. Tempat kediaman keluarga
19. Pegawai negeri sipil yang akan melangsungkan perkawinan wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang secara hierarki yang dikirimkan selambat-lambatnya ... terhitung mulai tanggal perkawinan.
A. 1 bulan
B. 3 bulan
C. 6 bulan
D. 1 tahun
E. 2 tahun
20. Laporan perkawinan dilampiri dengan ...
A. KTP dan Kartu Keluarga
B. KTP dan Salinan Sah Buku Nikah
C. Kartu Keluarga dan Fas poto
D. Salinan Sah Buku Nikah dan Pas Foto
E. KTP dan Pas Foto
21. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh PNS wanita adalah�
A. Melakukan perkawinan yang kedua
B. Menjadi istri kedua/ketiga/keempat
C. Menggugat cerai suaminya
D. Meminta izin untuk melakukan perkawinan
E. Meminta izin untuk melakukan perceraian
22. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah akan dikenakan sanksi berdasarkan �
A. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983
B. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 1979
C. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010
D. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999
E. Undang-undang U No. 30 Tahun 1980
23. Pembagian gji kepada berkas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena �
A. Istri selalu melayani suami
B. Istri tidak pernah meninggalkan suami
C. Istri berzina dan melakukan kekejaman
D. Istri selalu meminta izin suami apabila keluar rumah
E. Istri selalu mengajak dalam kebaikan
24. Berikut yang bukan alasan PNS melakukan Perceraian adalah �
A. Salah satu pihak berbuat zina
B. Salah satu pihak menjadi pemabuk
C. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin
D. Salah satu pihak melakukan kekejaman
E. Salah satu pihak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing
25. Permintaan izin bercerai dapat ditolak apabila terjadi hal-hal ...
A. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut
B. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan
C. Istri tidak dapat memberikan keturunan
D. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun
E. Suami melakukan poligami
26. Imbalan financial dan nonfinansial yang diterima oleh tenaga kerja sebagai hasil hubungan ketenagakerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja adalah �
A. Gaji
B. Kompensasi
C. Upah
D. Bonus
E. Komisi
27. Upah yang diberikan kepada pegawai yang kinerjanya memenuhi criteria atau standard yang telah ditetapkan organisasi/perusahaan adalah �
A. Incentive pay
B. Salary
C. Basic pay
D. Wage
E. Merit pay
28. Dibawah ini yang termasuk incentive pay adalah �
A. Gaji, upah kinerja, bonus, komisi
B. Opsi saham, program proteksi, komisi
C. Perbedaan upah sift, bonus, pembagian untung
D. Komisi, bonus, different pay, annuity
E. Annuity, komisi, services and perquites
29. Upah tambahan diluar gaji pokok, baik berupa uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan agar dapat bekerja lebih baik adalah �
A. Tunjangan
B. Kompensasi
C. Salary
D. Upah dasar
E. Potongan
30. Bagi PNS yang sudah mempunyai istri/suami, diberikan tunjangan istri/suami sebesar �
A. 2%
B. 3%
C. 10%
D. 5%
E. 7%
31. Tunjangan kemahalan tidak diberikan kepada PNS yang tinggal di �
A. Real state
B. Daerah konflik
C. Papua
D. Daerah terpencil
E. Perbatasan dengan negara lain
32. System penggajian yang memberikan gaji kepada pegawai berdasarkan pangkat pegawai yang bersangkutan, sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan berat ringannya tanggungjawab pekerjaannya adalah sistem �
A. System skala tunggal
B. System skala ganda
C. System skala gabungan
D. System skala majemuk
E. System skala kombinasi
33. Dari beberapa ketentuan berikut ini, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan adalah ...
A. Jumlah gaji pokok minimal 75% dari gaji tetap
B. Tidak bekerja, tidak bayaran
C. Pembayaran dilakukan dengan mata uang yang sah
D. Tidak ada diskriminasi
E. Cuti tidak digaji
34. Dibawah ini yang tidak termasuk prosedur kenaikan gaji berkala adalah...
A. PNS diberikan kenaikan gaji berkala dengan syarat jabatan
B. Pemberian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan suart pemberitahuan oleh pejabat yang berwenang
C. Pemberitahuan kenaikan gaji berkala diterbitkan 3 bulan sebelum kenaikan gaji
D. Penundaan kenaikan gaji tidak dilakukan menurut surat keputusan pejabat yang berwenang
E. Seseorang yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
35. System penggajian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019, menetapkan bahwa penggajian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ...
A. Skala tunggal
B. Skala ganda
C. Skala gabungan
D. Skala majemuk
E. Skala pokok
36. Gaji ke 14 diberikan pemerintah kepada PNS dengan tujuan memenuhi kebutuhan �.
A. Hari raya
B. Anak sekolah
C. Makan
D. Transportasi
E. Perumahan
37. Jika seorang PNS pri mempunyai istri lebih dari satu tanpa izin terlebih dahulu pada pejabat yang berwenang, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, PNS tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin �
A. Ringan
B. Sedang
C. Berat
D. Dipecat
E. Dipenjara
38. Jika seoarng pegawai selalu datang tepat waktu dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan waktunya, pegawai tersebut sudah memenuhi salah satu indicator disiplin pegawai, yaitu�
A. Berpakaian
B. Tanggungjawab kerja
C. Peraturan
D. Komitmen
E. Waktu
39. Pemberhentian karyawan karena melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib perusahaan disebut �
A. Dismissal
B. Indisipliner
C. Termination
D. Retrenchment
E. Pendisiplinan
40. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan wajib memberikan uang pesangon dan besarnya uang pesangon bagi pekerja yang memiliki masa kerja satu sampai dua tahun adalah �. Bulan upah.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Bagi Bapak/Ibu dan Adik-Adik yang memerlukan Soal dan Kunci Jawaban PAS OTK Kepegawaian Kelas XII SMK , silahkan klik tautan berikut :
Posting Komentar untuk "Soal & Kunci PAS OTK Kepegawaian Kelas 12 Semester 1 2021"